Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membahas rancangan kerja sama program beasiswa bagi mahasiswa asal Sulawesi Barat dari keluarga prasejahtera atau kurang mampu. Pembahasan tersebut dilakukan bersama Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) dan Universitas Terbuka (UT) Majene melalui rapat hybrid pada Senin, 26 Oktober 2026.
Rapat itu melibatkan unsur Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Biro Hukum, Unsulbar, serta UT Majene. Agenda utamanya adalah membahas rancangan kerja sama yang dapat menjadi dasar pelaksanaan dukungan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu melalui jalur afirmasi.
Informasi mengenai pembahasan ini menjadi bagian dari perkembangan program beasiswa mahasiswa Sulawesi Barat 2026. Namun, sejumlah rincian teknis belum dapat dipastikan. Kuota penerima, nominal bantuan, jadwal pendaftaran, serta mekanisme seleksi belum terverifikasi dari informasi yang tersedia.
Beasiswa diarahkan melalui kerja sama langsung dengan perguruan tinggi
Skema yang dibahas bukan jalur pendaftaran umum. Program tersebut diarahkan sebagai jalur afirmasi melalui kerja sama langsung antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan perguruan tinggi yang terlibat.
Dalam konteks ini, Unsulbar dan UT Majene disebut sebagai perguruan tinggi yang ikut dalam pembahasan kerja sama. Bentuk pelaksanaan, persyaratan administratif, serta tahapan pengusulan mahasiswa masih menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
Jalur afirmasi pada program ini ditujukan untuk memberikan perhatian kepada mahasiswa asal Sulawesi Barat yang berasal dari keluarga prasejahtera. Sasaran tersebut menunjukkan bahwa kebijakan beasiswa dibahas dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi mahasiswa, bukan semata-mata melalui proses pendaftaran yang terbuka untuk seluruh calon penerima.
Meski demikian, belum ada informasi terverifikasi mengenai cara perguruan tinggi mengidentifikasi atau mengusulkan mahasiswa, dokumen yang harus disiapkan, maupun indikator yang akan digunakan untuk menentukan penerima. Mahasiswa dan keluarga sebaiknya menunggu pengumuman resmi agar tidak mengacu pada informasi yang belum ditetapkan.
Dasar kebijakan pemberian beasiswa
Pembahasan kerja sama tersebut memiliki dasar kebijakan daerah. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2026 mengatur tentang pemberian beasiswa. Dokumen hukum resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga memuat peraturan gubernur tersebut.
Selain itu, Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 74 Tahun 2026 memuat petunjuk teknis pemberian beasiswa untuk tahun anggaran 2026. Keberadaan petunjuk teknis menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program karena biasanya menjadi acuan bagi perangkat daerah dan pihak perguruan tinggi dalam menjalankan kebijakan.
Namun, pembahasan kerja sama pada 26 Oktober 2026 belum secara otomatis berarti seluruh ketentuan teknis telah diumumkan kepada masyarakat. Informasi mengenai kuota, besaran bantuan, jadwal, serta tahapan seleksi tetap perlu merujuk pada pengumuman atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak berwenang.
Pihak yang terlibat dalam pembahasan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hadir melalui Biro Pemkesra. Unsur Biro Hukum juga disebut terlibat dalam rapat untuk membahas aspek hukum dari rancangan kerja sama. Dari unsur perguruan tinggi, pembahasan diikuti oleh Universitas Sulawesi Barat dan Universitas Terbuka Majene.
Keterlibatan Biro Pemkesra berkaitan dengan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat, termasuk dukungan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, kehadiran Biro Hukum berhubungan dengan pembahasan aspek legal dan kesesuaian rancangan kerja sama dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun Unsulbar dan UT Majene menjadi pihak perguruan tinggi yang dibahas dalam konteks pelaksanaan jalur afirmasi. Detail mengenai pembagian peran setiap pihak belum disampaikan secara lengkap dalam informasi yang telah tersedia.
Rincian program belum diumumkan
Sampai berita ini disusun, belum terdapat kepastian terverifikasi mengenai beberapa hal penting dalam program beasiswa mahasiswa Sulawesi Barat 2026, yaitu:
- jumlah kuota penerima beasiswa;
- nominal atau bentuk bantuan yang akan diberikan;
- jadwal pengusulan atau pendaftaran mahasiswa;
- mekanisme seleksi dan penetapan penerima;
- persyaratan dokumen bagi mahasiswa calon penerima; dan
- tahapan pencairan atau penyaluran bantuan.
Karena skema yang dibahas merupakan jalur afirmasi melalui kerja sama langsung dengan perguruan tinggi, mahasiswa tidak seharusnya menganggap bahwa pendaftaran umum telah dibuka. Informasi mengenai pembukaan pendaftaran, jika ada, perlu dipastikan melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Unsulbar, atau UT Majene.
Imbauan bagi mahasiswa asal Sulawesi Barat
Mahasiswa asal Sulawesi Barat yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan dapat memantau informasi resmi dari perguruan tinggi masing-masing. Pemantauan tersebut penting karena mekanisme program dapat disampaikan melalui institusi pendidikan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Mahasiswa juga perlu membedakan antara informasi mengenai pembahasan kerja sama dan pengumuman penerimaan beasiswa. Rapat pada 26 Oktober 2026 menunjukkan adanya pembahasan rancangan program, tetapi belum menjadi pengumuman mengenai kuota, pendaftaran, atau kepastian penerima.
Dokumen Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2026 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 74 Tahun 2026 dapat menjadi rujukan kebijakan. Meski begitu, penerapan bagi mahasiswa tetap perlu menunggu petunjuk pelaksanaan dan informasi teknis yang disampaikan secara resmi.
Pembahasan bersama Unsulbar dan UT Majene diharapkan menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menyiapkan akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Perkembangan selanjutnya, termasuk rincian pelaksanaan program, masih menunggu informasi resmi dari pihak terkait.